MAMUJU– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar untuk meminta dukungan dalam upaya pemberian subsidi pangan yang merupakan bagian dari pengendalian inflasi. Koordinasi dilakukan Senin 08 Januari 2024 di Kantor BI Perwakilan Sulbar.
TPID Sulbar terdiri dari Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo yang juga selaku Sekretaris TPID Sulbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris TPID Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan beberapa hal sesuai arahan dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa mengingat gejolak harga pangan yang terus mengalami peningkatan di awal Januari 2024, serta bertambahnya cakupan survey SBH di wilayah Sulbar yakni Kab. Mamuju dan Majene menjadi tantangan terbesar bagi TPID Sulbar untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam pengendalian inflasi di provinsi ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan melalui pemberian subsidi langsung ke komoditi pangan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengendalian inflasi di Sulbar, dibanding dengan pelaksanaan Pasar Murah.
“Menurut Kepala BPS Sulbar Ibu Tina Wahyufitri bahwa berdasarkan hasil survey Operasi Pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga berdampak 3,85 persen terhadap pengendalian inflasi,” kata Abdul Waris.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Ketehanan Pangan mulai berupaya untuk melakukan intervensi harga pangan terutama untuk komoditi yang mengalami gejolak harga seperti beras dan gula pasir di Pasar Sentral Mamuju sebanyak 5 (lima) pedagang dan 6 (enam) pedagang di Pasar Regional Mamuju, dengan besaran intervensi antara Rp. 500 – Rp. 3.000/Kg. Namun masih terkendala dari sisi pengawasannya.
Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto menyampaikan, telah melaksanakan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah Ikan bersama dengan GPM yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan serta melakukan pemberian subsidi harga ikan di Pasar Sentral sebanyak 23 pedagang dan di Pasar Regional sebanyak 22 pedagang, dengan besaran Subsidi Rp. 20.000/Kg.
“Usaha ini berdampak langsung terhadap stabilitas harga ikan di Mamuju sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut di tahun 2024 ini,” pungkasnya.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar menyatakan, Bank Indonesia siap untuk memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar baik itu melalui pasar murah ataupun upaya pemberian subsidi pangan untuk komoditi beras dan perikanan (ikan layang, ikan cakalang, dan ikan bandeng).
“Hal ini dilakukan sebagai upaya kalaboratif antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam menangani gejolak harga pangan yang terus mengalami kenaikan akhir-akhir ini,” ucapnya.
Disampaikan, salah satu tantangan bagi pelaksanaan kegiatan ini adalah pengawasan kepada pedagang yang menjadi penerima bantuan subsidi pangan apakah benar-benar menjual beras/ikan dengan harga subsidi atau tidak.
Untuk itu, Ia mengatakan, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menghadirkan pelaku usaha, baik itu nelayan, pedagang maupun distributor untuk melakukan dialog santai untuk secara bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi solusi untuk masalah tersebut. (rls)