MAJENE–Dalam rangka peningkatan kualitas data pengendalian inflasi di Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya dalam pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo selaku Sekretaris TPID Sulbar bersama Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Sulbar, mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan TPID Majene di Kantor Bupati Majene, baru-baru ini.
Adapun Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Sulbar yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar Bau Akram Da’i, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris Bestari, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Gunawan.
HLM dipimpin Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Ardiansyah beserta OPD terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Majene. Turut hadir, Kepala Badan Pusat Statistik Majene dan Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Polewali Mandar.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya pengendalian inflasi di Sulbar khususnya di Majene, dimana pada tahun 2024 ini Majene sudah resmi menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam survey perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setelah Mamuju. Ini melihat perkembangan inflasi di Sulbar.
Pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma berharap, perserta rapat agar benar-benar memberikan perhatian lebih terhadap pengendalian inflasi di Sulbar secara khusus di Majene.
“Lakukan upaya-upaya pengendalian inflasi terthadap komoditas-komoditas yang mempunyai andil dalam menyumbang inflasi, termasuk melakukan pemantauan dan pendataan harga pangan strategis secara rutin serta intens berkoordinasi dengan TPID Sulbar dalam melakukan strategi pengendalian inflasi,” imbau Aris Munandar.
Sementara, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, selaku Sekretaris TPID Sulbar yang menjadi salah satu narasumber pada pertemuan tersebut berharap, TPID Majene memberikan perhatian lebih kepada komoditas beras dan ikan layang.
“Berdasarkan Survey Biaya Hidup tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS, kedua komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar di Majene bahkan di wilayah Sulbar,” kata Masriadi.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Gunawan. Ia mengatakan, jika harga kedua komoditas di atas dapat stabil maka diprediksi inflasi di Sulbar dapat terkendali.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abd. Waris Bestari, selaku Ketua TPID Sulbar menyampaikan, Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Majene dalam upaya pengendalian inflasi di Majene, melalui bantuan subsidi pangan utamanya beras kepada pedangang yang ada di Pasar Sentral Majene
Di akhir pertemuan, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, selaku moderator pada pertemuan itu menyimpulkan hasil pertemuan tersebut. Dia menyampaikan, langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan oleh Pemkab Majene dalam pengendalian Inflasi adalah sebagai berikut :
1. Dengan resminya Majene menjadi salah satu kabupaten di wilayah Sulbar selain Mamuju yang dilakukan survey dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), maka diharapkan TPID Majene Extra Effort dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.
2. Berdasarkan hasil peninjauan Badan Pusat Statistik atas pemantauan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui SP2KP diperoleh data yang tidak lengkap. Oleh karena itu, mulai saat ini petugas SP2KP wajib melakukan pengawasan dan perdataan harga pangan strategis setiap harinya ke Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
3. Dalam melakukan intervensi menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah provinsi harus berfokus pada penanganan harga komoditas beras, ikan layang, ikan cakalang dan bandeng, karena berdasarkan Survey Biaya Hidup Tahun 2022, komoditas tersebut menjadi penyumbang utama inflasi di Sulbar dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
4. Pemkab Majene perlu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan TPID Pusat untuk mendorong peran TPID Majene dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah Sulbar. (rls)