Yogyakarta–Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pendalaman informasi tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD.
Kunker dilaksanakan Selasa 02 Juli 2024. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah dan dihadiri beberapa anggota Komisi I, diantaranya Risbar Berlian, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, dan Yulianti.
Kedatangan rombongan Komisi I DPRD Sulbar disambut Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Suyutiyanto bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Marlina Handayani serta dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi mengenai berbagai aspek teknis dan substantif dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Topik lain yang dibahas adalah mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan DPRD yang telah diterapkan di Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, mengatakan kunjungan itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami berharap kunjungan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana menyusun Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan bagaimana melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD secara transparan dan akuntabel,” kata Muslim Fattah.
Muslim Fattah menuturkan, dengan adanya kunjungan itu, pihaknya berharap dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Yogyakarta untuk kemudian diimplementasikan di Sulbar.
“Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan DPRD,” tambahnya.
Hasil dari kunker ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi DPRD Sulbar dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.