Mamuju–Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Muhammad Juaeni Yusuf, turut menghadiri Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin, 24 Juni 2024.
Rapat ini diadakan di Ruang Rapat DPRD Sulbar dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban dan Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda tersebut.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, dan dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Sulbar. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penting dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 kepada DPRD Sulbar.
Idris menegaskan, pencapaian itu adalah hasil dari kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPRD Sulbar.
“Ini berkat kerja sama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut,” ujar Idris.
Penyerahan Ranperda ini merupakan langkah penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, Sekprov Sulbar juga memberikan penjelasan rinci mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir acara, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Juaeni Yusuf memberikan pernyataan terkait pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses ini dan berharap pencapaian WTP tersebut dapat terus dipertahankan di masa mendatang.
“Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras semua pihak. Kami akan terus berupaya menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Juaeni.